Banjir melanda Jabodetabek pada Selasa, 4 Maret 2025, memaksa Menko PMK Pratikno untuk mendesak penanganan cepat. Wilayah ini, yang merupakan pusat aktivitas nasional, rentan terhadap eskalasi isu sosial dan politik jika banjir tak segera diatasi. Dalam rapat koordinasi, Pratikno menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah untuk mencegah dampak lebih luas, terutama menjelang Idul Fitri.
Data BPBD menunjukkan 77 RT dan 5 ruas jalan tergenang di Jabodetabek. Jakarta Selatan terdampak paling parah, dengan 42 RT tergenang. Banjir juga merata di Bekasi, Jawa Barat. Tinggi genangan bervariasi, dengan Jakarta Timur mencatat genangan tertinggi mencapai 500 cm. Ketinggian air yang signifikan ini menjadi perhatian serius mengingat potensi dampak sosial dan politik yang dapat muncul.
Koordinasi Antar Instansi Kunci
Pratikno menekankan perlunya koordinasi yang efektif antara Kementerian Sosial, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menangani banjir. Kecepatan respons sangat krusial, mengingat situasi darurat dan potensi dampak sosial dan politik yang dapat ditimbulkan. Menko PMK juga mengingatkan bahwa penanganan cepat banjir akan mencegah dampak negatif pada perayaan Idul Fitri.
Dampak Potensial
Banjir yang terjadi di Jabodetabek, jantung nasional, berpotensi memicu isu sosial dan politik. Oleh karena itu, penanganan cepat dan terkoordinasi sangat penting untuk mencegah eskalasi masalah. Kecepatan respons yang cepat dan terkoordinasi sangat dibutuhkan untuk memulihkan infrastruktur dan aktivitas masyarakat sebelum Idul Fitri.
Kerja Sama dan Koordinasi
Rapat koordinasi dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala BNPB, BMKG, Basarnas, Wali Kota Bekasi, dan perwakilan pemerintah daerah serta BPBD. Kehadiran para pejabat ini menandakan komitmen bersama untuk mengatasi krisis banjir. Kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak sangat penting untuk menangani bencana banjir dengan efektif.
Kesimpulan
Banjir di Jabodetabek pada 4 Maret 2025 menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Potensi dampak sosial dan politik yang dapat ditimbulkan menjadi perhatian utama. Koordinasi antar instansi dan kecepatan penanganan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan perayaan Idul Fitri dapat berjalan lancar.
Untuk Berita/Artikel menarik lainnya Silahkan kunjungi Media Network
https://treninfo.com.gif)
.gif)
Social Header